Trump Teken UU Sanksi China Untuk Pelanggaran HAM Muslim Uighur

Presiden China Xi Jinping (gambar kanan) dan Presiden AS Donald Trump saat pertemuan G-20. Foto Reuters
Presiden China Xi Jinping (gambar kanan) dan Presiden AS Donald Trump saat pertemuan G-20. Foto Reuters

Washington,Sayangi.com- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menandatangani undang-undang (UU) yang akan memungkinkan Washington untuk memberi sanksi kepada pejabat China. Sanksi tersebut akan menjerat kasus dugaan penindasan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang China. UU tersebut telah disahkan Kongres dengan dukungan bipartisan.

“Pemerintah China menggunakan secara sistematis kamp-kamp indoktrinasi, kerja paksa, dan pengawasan intrusif untuk menghapus identitas etnis dan kepercayaan agama Uighur dan minoritas agama lain di China,” kata Trump saat menandatangani undang-undang tersebut.

Trump kini memiliki waktu 180 hari untuk menyerahkan laporan kepada Kongres yang mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini, yang kemudian akan dikenakan sanksi.

UU ini juga mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk menyusun laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China. Dasar ini akan mengacu seperti yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.

China sendiri membantah mengoperasikan “kamp konsentrasi. Sebaliknya Beijing mengklaim bahwa warga Xinjiang ditahan di pusat-pusat “pendidikan ulang”, dalam upaya untuk memberantas terorisme di provinsi itu.

Beberapa jam sebelum Trump menandatangani UU itu, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton merilis kutipan dari bukunya yang akan datang kepada pers. Bolton mengklaim bahwa Trump mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa membangun kamp-kamp itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

Tidak jelas apakah Trump mempercepat penandatanganan untuk menghindari publisitas negatif dari buku Bolton. Dalam buku ini juga mengklaim bahwa Trump meminta bantuan Xi Jinping untuk memenangkan pemilu selama pertemuan di pertemuan puncak G20 Juni lalu.

sumber: Rusia Today