P4I Buka Posko Pengaduan Penyalahgunaan Program Pemerintah Terkait Covid 19

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Dana bantuan sosial disalurkan melalui perangkat pemerintah dari level pusat hingga tingkat desa. Jika Pemerintah pusat telah memberikan dana untuk masyarakat, hal terpenting saat ini adalah mengawal dana tersebut sampai ketangan masyarakat.

Pengadaan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini rawan terjadi korupsi. Dengan alasan kedaruratan, kemudian mengabaikan Prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan wabah COVID-19 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan penanganan dampak Covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, serta elemen lainnya secara berjenjang. Ini berarti bahwa semua elemen harus bersama-sama bersinergi dalam penanganan COVID-19.
“Keluhan masyarakat atas penyelewengan seperti pemotongan dan pungli, pemberian fiktif, dan pemberian double (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama). Mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, tetapi diberikan dalam bentuk sembako. Dan dugaan korupsi dan monopoli pengadaan, AMK, dan obat dan lain sebagainya, sering kali kami temui di media sosial dan media lainnya.” Ujar Muhammad Hidayat Arifin selaku Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian dan Pemerhati Pengadaan Indonesia (P4I) pada Minggu (21/06/2020).

Lanjut Hidayat, menyikapi persoalan tersebut, memandang perlu pengawasan partisipatif dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat sehingga bantuan yang bersumber dari APBN / APBD dapat tersalurkan dengan tepat dan bisa dinikmati penerima manfaat, tanpa ada praktik-praktik koruptif.

Untuk itu Pusat Pengkajian dan Pemerhati Pengadaan Indonesia (P4I) membuka posko pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19. Adapun mekanisme pelaporan/pengaduan berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini sedikit berbeda, yakni diterima melalui kanal pengaduan daring (online), hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan atas imbauan pemerintah untuk meminimalisir kontak fisik (physical distancing) secara berkelanjutan.

P4I berharap masyarakat mau memasang mata dan telinganya untuk menjaga bansos dari kejanggalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta segala hal terkait program dan realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah terkait Covid 19.

‘Masyarakat tidak perlu khawatir atau takut untuk melapor kejanggalan tersebut, untuk pengirim aduan akan kita rahasiakan, jadi identitasnya tidak akan diketahui. Pengaduan dari masyarakat akan dianalisa dan diteruskan kepada pemerintah daerah, dinas sosial, ombudsman, aparat penegak hukum, atau lainnya, untuk ditindaklanjuti’ ujarnya.

“Kami akan terima pengaduan mulai dari sekedar konsultasi tentang jenis bantuan Covid-19, pemberitaan, pelaksaan pengadaan barang dan jasa, pendampingan hukum dan masyarakat bisa mengadukan melalui WhatsApp +62 821 7792 9492 atau email ke perkumpulan.p4i@gmail.com” lanjutnya.

“Diharapkan masyarakat jangan sampai curhat atau menyampaikan keluhan lagi di media sosial karena akan menimbulkan hal negatif, karena yang disampaikan mungkin belum tentu benar,” tutupnya. (ICHSAN)