Webinar PGK Soroti Perlunya Percepatan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi

Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) 'Tantangan Investasi dan Dunia Usaha, Serta Dinamika Ketenagakerjaan dimasa Pandemi Covid-19, Kebijakan dan Strategi' yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Minggu (28/6/2020).

Jakarta, Sayangi.com – Pendemi Covid-19 turut memukul ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jika pada krisis 1998 UMKM menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional, kini sektor ini terpukul cukup dalam. Pemerintah telah mengupayakan stimulus senilai Rp123,46 triliun sekaligus menargetkan 10 Juta UMKM Go Online tahun ini, namun realisasinya belum maksimal.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) ‘Tantangan Investasi dan Dunia Usaha, Serta Dinamika Ketenagakerjaan dimasa Pandemi Covid-19, Kebijakan dan Strategi’ yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Minggu (28/6/2020).

Dalam acara yang dipandu Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi ini turut hadir sebagai narasumber antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menaker Ida Fauziyah, Ketua KADIN Rosan Roeslani, Pelaku Bisnis Maruarar Sirait, Direktur Indef Tauhid Ahmad, Pengamat Ekonomi Andi Rahmat, Ketua KSPI Said Iqbal, Pelaku Bisnis Arsjad Rasjid dan diikuti sekitar seribu partisipan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan, Pemerintah menyiapkan Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari keseluruhan anggaran tersebut, alokasi untuk sektor UMKM sebesar Rp123,46 triliun yang berbentuk subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturasi Rp78,78 triliun, belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada korporasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

Luhut menekankan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi negara. Dalam kondisi pandemi ini pengusaha UMKM harus bisa berpikir kreatif untuk bisa bertahan. Salah satunya dengan menggunakan digital platform dalam menjalankan usahanya.

“Guna mendukung UMKM, pemerintah sejak 14 Mei 2020, pemerintah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Melalui program ini kita berupaya membantu transformasi UMKM dari Offline ke Online,” kata Luhut.

Dikatakannya, Saat ini ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, sedangkan yang online baru ada 8 juta. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2020 terdapat sekitar 10 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.

“Dampak Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini luar biasa. Selama enam minggu terdapat 599.300 UMKM yang go online,” katanya.

Ketua Umum Kadin Roslan Roeslani menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor UMKM. Krisis ekonomi akibat Covid-19 ini, menurutnya, dampaknya lebih kompleks ketimbang krisis 1998.

“Kalau pada krisis 1998 UMKM menjadi ujung tombak keluar dari krisis, sekarang justru terdampak cukup dalam,” kata Rosan.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang menyusun skema penyelesaian krisis dengan cukup baik, tetapi masalah implementasi masih sangat kurang dirasakan. Rosan menarik benang merah hal ini dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi ketika memberi teguran keras kepada para menteri yang dianggap lambat dalam mengeksekusi program.

Video: Jokowi Singgung Reshuffle, Minta Para Menteri Kerja ‘Extra Ordinary’

Dalam Catatan Rosan, anggaran ratusan triliun untuk sejumlah stimulus belum seluruhnya dirasakan masyarakat, bahkan hanya sedikit.

“Stimulus UMKM yang Rp 123 triliun, baru turun 0,06 persen untuk UMKM, 0,06 persen berarti itukan di bawah 0,1 persen,” jelas Rosan.

Kemudian sektor kesehatan juga masih jauh dari harapan, di mana baru turun 1,5 persen, kemudian insentif usaha baru turun 6,8 persen. Sedangkan dana untuk korporasi dunia usaha belum turun.

“Korporasi dunia usaha yang turun baru 0,0 persen, jadi belum ada yang turun sama sekali, dan KL dan Pemda itu baru turun di 3,6 persen,” terang Rosan.

“Jadi kalau kita lihat programnya sudah baik, tetapi implementasinya masih sangat-sangat lambat, yang berdampak makin panjangnya tekanan perekonomian secara keseluruhan.

Untuk jaminan sosial, dinilai Rosan, relatif sudah baik. Itupun masih di level 28,6 persen yang terealisasi.

“Jadi ini yang kita selalu suarakan kepada pemerintah. Tolong program yang sudah baik ini, implementasinya harus dijalankan secara cepat,” katanya.

Di sektor keuangan, Rosan selanjutanya mengungkap data OJK yang menyebut total pinjaman perbankan ke pihak ketiga senilai sekitar Rp6000 triliun, ternyata 25 persen minta restrukturisasi ke banknya dan 655 triliun sudah direstrukturisasi. Demikian juga untuk sektor UMKM, dimana 50 persen dari total pinjaman UMKM sudah minta direstrukturisasi,

“Jadi total pinjaman UMKM ke perbankan itu Rp1.090 triliun, sudah Rp560 triliun lebih yang minta direstrukturisasi berarti angkanya 50 persen dari UMKM lumpuh atau setengah lumpuh. Begitu dahsyatnya akibat dari covid ini sehingga implementasi menjadi sangat penting,” kata Rosan.

“Karena itu modal kerja penting bagi UMKM, harus segera diberikan cepat. Kalau cuma 0,06 persen bisa lumpuh secara permanen ini UMKM,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Andi Rahmat menekankan perlunya perubahan mindset dalam menanggulangi dampak ekonomi dari Covid-19 dengan mendorong perubahan struktural terhadap struktur perekonomian bangsa Indonsia.

“Dalam tiga tahun kedepan perlu fokus ke hal structural adjustment. Poin utamanya adalah UMKM harus ditransformasi,” kata Andi.

Meski demikian, Andi melihat terdapat satu problem yaitu bagaimana memasukkan sekitar 26 juta UMKM yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan menjadi punya akses ke perbankan. Menurutnya, sistem perbankan selama ini masih diskriminatif terhadap UMKM.

“Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, jumlah UMKM yang masuk ke sistem perbankan dari 16 juta orang proporsinya tidak lebih dari 20 persen, sedangkan 80 persen lebih cenderung melayani korporasi. Itupun UMKM hanya dilayani oleh bank pemerintah, sedangkan bank swasta cenderung tidak mau,” kata Andi Rahmat.