Akademisi Bima Apresiasi Cara Kapolda NTB Bangun Sinergi dengan Masyarakat

Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal bersama aktivis dari Kelompok Cipayung Plus

Bima, Sayangi.com – Kapolda NTB Irjen Pol Moh Iqbal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota Bima dari tanggal 10 – 12 Juli 2020.

Kehadiran Iqbaldi Bima untuk beberapa agenda antara lain dialog dengan Kelompok Cipayung Plus (HMI, PMII, IMM, KAMMI, dan GMNI), kunjungan ke pondok pesantren Darul Furqon dan penyerahan bantuan sembako. Dilanjutkan dengan pelepasan lele sebagai bentuk dukungan pada usaha kelompok Cipayung Plus. Agenda penting lainnya adalah Deklarasi Dukung Pilkada Damai dan Dialog Lintas Generasi.

Kehadiran orang nomor satu di jajaran Kepolisian NTB, itu diapresiasi oleh banyak pihak. Salah satunya, Dosen STISIP Mbojo Bima Syarif Ahmad. Dia mengapresiasi cara yang dilakukan Iqbal melakukan sinergi dengan elemen masyarakat.

Syarif Ahmad mengatakan, kehadiran Kapolda NTB memberi potret bahwa tugas-tugas kepolisian, akan sukses jika institusi kepolisian membuka diri dengan elemen-elemen masyarakat.

Lebih jauh Syarif mengatakan, secara struktural, Polri adalah institusi negara yang bertugas menciptakan keamanan, sebagaimana tertuang dalam undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan kehadiran Kapolda NTB di Bima, Hal itu menunjukkan kesadaran bahwa kelembagaan instusi Polri, tak mungkin bisa menciptakan keamanan dengan pendekatan penegakan hukum semata, tetapi bersenergi dengan masyarakat. Khusunya kaum muda di Bima dan Dompu,” kata Ahmad Syarif yang juga Pendiri Nusa Tenggara Riset Centre ini dalam pernyataannya, Sabtu.

Akddemisi dari STISIP Mbojo Bima Syarif Ahmad

Lebih lanjut Syarif Ahmad melihat, Kapolda NTB sangat memahami bahwa kemitraan dengan elemen-elemen muda adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.